Sementara itu, partai politik lainnya juga memberikan tanggapan mereka terhadap putusan MK tersebut. Partai Demokrat, misalnya, menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan MK dan berharap putusan tersebut dapat membawa perubahan positif dalam sistem politik Indonesia.
“Kami menghormati putusan MK dan berharap ini menjadi momentum bagi perbaikan sistem politik kita,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Namun, tidak semua partai politik setuju dengan putusan MK tersebut. Partai Gerindra, misalnya, berpendapat bahwa penghapusan ambang batas parlemen dapat memicu fragmentasi politik dan mengganggu stabilitas politik.
“Kami khawatir, tanpa ambang batas parlemen, akan ada banyak partai politik baru yang bermunculan dan ini bisa memicu fragmentasi politik,” kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Meski demikian, semua partai politik sepakat bahwa putusan MK tersebut harus dihormati dan dijalankan. Mereka juga berharap, putusan tersebut dapat membawa perubahan positif bagi sistem politik Indonesia.
