Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah sebuah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Namun, program ini menimbulkan dilema bagi masyarakat. Di satu sisi, Tapera menjanjikan jaminan masa depan berupa kepemilikan rumah. Di sisi lain, program ini memberikan beban bulanan berupa iuran yang harus dibayar oleh pekerja dan perusahaan.
Aturan terkait Tapera yang tertuang dalam PP Nomor 21 tahun 2024, belum disosialisasikan secara baik. Salah satu isi aturan itu mewajibkan iuran 3 persen yang bersumber dari gaji pekerja 2,5 persen dan dari perusahaan 0,5 persen setiap bulannya. Masih banyak masyarakat yang belum paham dan mendapatkan informasi yang kurang akurat.
Peserta Tapera adalah mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum. Ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pasalnya, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum.
Pemerintah didesak untuk mencari solusi terkait masalah ini. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua. Selama masa itu, pemerintah didesak untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.
Dilema Tapera adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak harus segera ditemukan. Hanya dengan begitu, program Tapera dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
