Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menjadi topik hangat di Indonesia. Sebagai sebuah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah, Tapera telah menimbulkan berbagai respons dari masyarakat, terutama para pekerja. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai langkah positif dari pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Namun, di sisi lain, ada juga yang skeptis dan merasa terbebani dengan adanya program ini.
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Namun, implementasi dari program ini telah menimbulkan berbagai kontroversi.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pungutan iuran Tapera yang dirasa memberatkan rakyat. Menurut peraturan, pekerja diwajibkan untuk membayar iuran perumahan rakyat sebesar 2,5% dari upah dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Kepercayaan terhadap pemimpin dan sistem pengelolaan dana sangat penting dalam implementasi program seperti Tapera. Sayangnya, kepercayaan ini tampaknya belum sepenuhnya ada di kalangan masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana tabungan atau asuransi, seiring banyak mencuatnya kasus hukum yang melibatkan badan pengelola dana masyarakat, menjadi salah satu faktor yang memicu gelombang penolakan terhadap Tapera.
Meski demikian, bukan berarti tidak ada solusi untuk masalah ini. Salah satu usulan yang muncul adalah penerapan penyatuan iuran jaminan sosial masyarakat seperti halnya CPF di Singapura. Dengan cara ini, diharapkan tidak akan ada banyak iuran yang dibebankan ke rakyat dan pengawasannya lebih efektif.
Tapera adalah sebuah program yang memiliki tujuan mulia, yaitu membantu masyarakat memiliki rumah. Namun, implementasinya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana juga perlu ditingkatkan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, Tapera dapat benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan rumah.
