Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menjadi topik hangat di Indonesia. Dengan kebijakan baru yang diteken oleh Presiden Joko Widodo, karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia kini diwajibkan untuk membayar iuran simpanan Tapera. Namun, banyak karyawan merasa terjebak dalam labirin Tapera dan mencari jalan keluar.
Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan pegawai negeri maupun swasta di Indonesia untuk membayar iuran simpanan Tapera. Simpanan peserta ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja.
Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) sebagai simpanan. BP Tapera memastikan bahwa dana tersebut akan dikembalikan kepada peserta Tapera ketika kepesertaannya berakhir sesuai dengan jumlah hasil pemukanya. “Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” jelas Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Dalam pengelolaan dana Tapera, BP Tapera juga memastikan transparansi hingga akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. “Perubahan atas PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera,” ungkap Heru Pudyo Nugroho.
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik. Beberapa karyawan merasa terjebak dalam labirin Tapera dan mencari jalan keluar. Mereka merasa beban iuran Tapera memberatkan. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan baru ini dihasilkan melalui proses kalkulasi yang matang sehingga masyarakat tidak merasakan beban yang berlebihan.
Kebijakan Tapera baru ini tentunya membawa dampak bagi karyawan di Indonesia. Meski ada kritik dan kontroversi, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagaimanapun, penting bagi karyawan untuk memahami secara mendalam tentang Tapera dan bagaimana cara kerjanya agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat.
